MEDAN, SUMUTCENTER.COM – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara mendesak Dikky Anugerah Panjaitan untuk mundur dari pencalonannya sebagai Kepala Bappelitbang Pemprov Sumut. Desakan ini muncul setelah Dikky diketahui diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cipayung Plus Sumut, yang terdiri dari GMKI, IMM, HIMMAH, KAMMI, dan PMII, menilai calon pejabat tinggi pratama harus memiliki rekam jejak bersih, berintegritas, serta bebas dari persoalan hukum. Mereka menegaskan, pemeriksaan Dikky oleh KPK sudah cukup menjadi alasan agar ia tidak melanjutkan pencalonan.
“Jabatan Kepala Bappelitbang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Posisi ini harus diisi figur yang benar-benar bersih dan profesional, bukan yang menimbulkan kontroversi. Sorotan publik terhadap Dikky bisa mencederai semangat Gubernur Sumut yang sedang serius memberantas korupsi,” tegas Chrisye Sitorus, perwakilan Cipayung Plus Sumut.
Ketua Umum IMM Sumut, Rahmat Taufik Pardede, menambahkan bahwa integritas adalah syarat mutlak bagi seorang pejabat tinggi.
“Jika sejak awal sudah ada sorotan terkait pemeriksaan KPK, maka mundur adalah langkah terbaik. Jangan sampai hal ini justru membebani kerja Gubernur Sumut,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum HIMMAH Sumut, Kamaludin Nazuli Siregar, menilai pencalonan Dikky dapat menurunkan kepercayaan publik.
“Gubernur Sumut harus didukung birokrat yang bersih. Kami menolak jika ada pejabat yang berpotensi menciderai komitmen antikorupsi,” tegasnya.
Ketua Umum KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, juga menekankan pentingnya kredibilitas.
“Bappelitbang adalah jantung perencanaan pembangunan. Jika pucuk pimpinannya tidak clear, bagaimana publik bisa percaya? Demi kepentingan bersama, Dikky sebaiknya mundur,” katanya.
Hal serupa disampaikan Ketua Umum PMII Sumut, Agung Prabowo, yang mendesak panitia seleksi bertindak tegas.
“Pansel dan Pemprov Sumut jangan memberi ruang bagi kandidat bermasalah. Jangan biarkan agenda pembangunan Gubernur terganggu hanya karena sosok kontroversial,” ujarnya.
Cipayung Plus menegaskan akan terus mengawal proses seleksi pejabat tinggi pratama di Pemprov Sumut agar berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka juga meminta panitia seleksi lebih selektif dalam menentukan figur yang layak menduduki jabatan strategis tersebut. (Abd Halim)
Tinggalkan Balasan