Medan, SumutCenter.com – Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Sumatera Utara (Sumut) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menerapkan metode pengamanan unjuk rasa yang lebih manusiawi dan proporsional. Seruan ini disampaikan menyusul viralnya video yang diduga memperlihatkan tindakan kekerasan berlebihan oleh oknum aparat terhadap mahasiswa dalam demonstrasi di Gedung DPRD Sumut pada 25-26 Agustus 2025 lalu.
Ketua ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan, menyatakan bahwa meskipun mengutuk tindakan anarkis yang dilakukan sebagian demonstran, penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat justru kontra-produktif dan dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas.
“Kami tidak membenarkan perusakan atau anarkisme dari pihak manapun. Namun, penanganan yang tidak manusiawi, seperti yang terekam dalam video, justru melukai rasa keadilan dan memantik amarah publik. Polri harus bisa membedakan antara pengamanan yang tegas dan tindakan represif yang berlebihan,” ujar Siahaan dalam pernyataan resminya, Kamis (28/8/2025).
Siahaan mengingatkan bahwa tugas Polri bukan hanya menciptakan keamanan (security) tetapi juga rasa aman (safety) di tengah masyarakat. Tindakan kekerasan, menurutnya, justru akan mengikis kepercayaan publik dan memicu perlawanan yang lebih masif.
“Para peserta aksi adalah warga negara yang menyampaikan aspirasi. Penganiayaan di muka umum akan memicu konflik sosial yang berkepanjangan antara masyarakat sipil dan aparat. Kami meminta pimpinan Polri untuk menginstruksikan pendekatan dialogis dan persuasif sebagai opsi utama, dengan tindakan tegas hanya ditujukan pada provokator dan pelaku anarkis yang sesungguhnya,” paparnya.
Peringatan ini juga disertai dengan kekhawatiran akan turunnya elemen masyarakat lain jika penanganan dinilai tidak berubah. Siahaan menyatakan bahwa para sarjana dan mantan aktivis yang selama ini berdiri di belakang mungkin akan terpanggil untuk turun ke jalan jika melihat kekerasan terhadap mahasiswa terus terjadi.
“Bila cara penanganan masih sama, kami para sarjana bisa jadi terpanggil untuk membersamai gerakan mahasiswa. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin gelombang demonstrasi akan meluas dengan melibatkan lebih banyak pemuda. Kami ingin mencegah hal tersebut dengan mengingatkan Polri untuk lebih halus dan bijaksana,” tutupnya.
Desakan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara menjaga ketertiban umum dan menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Publik kini menunggu langkah konkret dan klarifikasi resmi dari Polda Sumut dan Markas Besar Polri menanggapi viralnya video tersebut dan seruan untuk penanganan yang lebih humanis.
Tinggalkan Balasan