Medan, SUMUTCENTER.COM – Matahari Pagi Indonesia (MPI) Sumatera Utara resmi dikukuhkan pada Minggu (16/02/25) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No.41, Kel. Anggrung, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Kehadirannya dianggap menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan gerakan sosial serta mengamplifikasi program pemerintah kepada masyarakat yang paling rentan dan terdampak.
Dalam sambutannya, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) MPI Sumut, dr. Donal Anjar Simanjuntak M.Ked (Paru), Sp.P (K) menjelaskan bahwa filosofi Matahari Pagi Indonesia adalah tentang kedisiplinan dan pengabdian tanpa pamrih.
“Matahari pagi tidak pernah ingkar janji. Ia selalu bersinar dan memberi manfaat tanpa mengharapkan imbalan. Begitu juga dengan MPI, yang ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ucap Donal.
Ia juga berharap kepada seluruh kader MPI Sumut dapat meneladani filosofi ini dan terus berbuat untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan kepengurusan yang solid dan komitmen yang kuat, MPI Sumut siap berperan sebagai kekuatan baru dalam membangun Sumatera Utara yang lebih baik dan sejahtera.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PB MPI, Dr. Dahnil Anjar Simanjuntak, SE, ME, menegaskan bahwa MPI adalah gerakan sosial yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Adapun tujuannya untuk memperkuat gerakan solidaritas nasional dan mendukung program pemerintah agar sampai ke masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Gerakan ini akan banyak difokuskan pada pelayanan sosial, termasuk untuk kelompok difabel dan isu-isu toleransi antar umat beragama. Kami juga akan mendorong pendidikan kebangsaan dan nasionalisme. Salah satu bentuknya adalah mendirikan Akademi Pemikiran Bapak Bangsa di Sumatera Utara,” ujar Dahnil Anjar Simanjuntak yang juga turut didampingi Sekretaris MPI Sumut, Bambang Herawan.
MPI berkomitmen menjadi “amplifikator” bagi program-program pemerintah di daerah, khususnya dalam pengawasan dan pendampingan masyarakat rentan.
Dahnil juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta tidak boleh ada pemotongan honor atau gaji pegawai.
“Saya meminta kepada Pj Gubernur Sumut untuk memastikan tidak ada pemotongan anggaran yang berdampak pada pelayanan publik. Jika ada penyimpangan, maka harus segera ditindak,” pungkasnya mengakhiri.
Dalam struktur kepengurusan MPI Sumut mencakup Dewan Penasehat, Majelis Pembina Wilayah (MPW), serta Pengurus Wilayah yang dipimpin oleh dr. Donal Anjar Simanjuntak, M.Ked., Sp.P(K) sebagai Ketua.
Sementara itu, posisi Sekretaris diisi oleh Bambang Herawan, ST, IAI, dan Bendahara oleh Aulia Hanif Parinduri.
Beberapa tokoh penting juga tercatat dalam kepengurusan itu diantaranya, Idianto, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut), Brigjen. Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. (Wakapolda Sumut), Prof. Dr. I Nyoman Enrich Lister (Founder Universitas Prima Indonesia & Royal Prima Hospital), Drs. H. Muhammad Subandi, ST, MM (Anggota DPRD Sumut).
Selain itu, kepengurusan juga mencakup berbagai bidang seperti Humas, Pendidikan, Seni & Budaya, Pemuda & Olahraga, serta Hukum & HAM, yang dipimpin oleh para tokoh dan profesional dalam bidangnya masing-masing. (Abd Halim)
Tinggalkan Balasan